in

IDEAS: Puluhan Juta Hektar Lahan Dikuasai ‘Kapital Raksasa’ (Bagian-1)

Linkkan.com – Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) menilai. Politik ekonomi Indonesia yang banyak bergantung pada ekstrasi sumber daya alam dan pengejaran rente dari tanah. Membuat akuisisi lahan skala luas oleh korporasi dan alih fungsi lahan pertanian secara masif. Untuk kepentingan residensial dan industri berjalan cepat.

“Di berbagai daerah. Kini terjadi perubahan drastis dalam penggunaan tanah seiring pemberian konsesi pengelolaan jutaan hektar tanah ke segelintir pemilik modal besar. Konversi lahan dari lahan hutan dan pertanian menjadi aktivitas perkebunan dan pertambangan sangat masif terjadi.”, Ujar Yusuf Wibisono. Direktur IDEAS, pada diskusi pemaparan hasil riset #IDEASTalk yang bertajuk ‘Tanah Untuk Rakyat dan Utopia Reforma Agraria’. Di Jakarta, Selasa (15/09/2019).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh IDEAS terlihat bahwa Pada 2016. Luas perkebunan kelapa sawit yang 20 tahun lalu di kisaran 3 juta hektar. Dan kini telah menembus 12 juta hektar, 3,16 juta hektar diantaranya dikuasai hanya oleh 15 perusahaan besar swasta.

Di saat yang sama, 66 perusahaan mendapat hak pengelolaan hutan alam dan tanaman industri seluas 12,32 juta hektar. Serta 60 perusahaan tambang swasta mendapat hak pengelolaan mineral dan batu bara seluas 3,97 juta hektar.

Penguasaan lahan paling masif terjadi di sektor pertambangan migas. Pada 2016, 65 perusahaan migas mendapat hak konsesi ladang minyak dan gas bumi seluas 16,65 juta hektar.
Yusuf Wibisono memaparkan terdapat jutaan hektar lahan hutan dan pertanian dikonversi menjadi ladang perkebunan dan pertambangan. Kerap menghasilkan konflik serta menciptakan tekanan yang semakin berat pada kesejahteraan masyarakat miskin yang menggantungkan dirinya pada tanah untuk ketahanan pangan dan sumber penghidupannya.

“Dari catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam rentang 7 tahun terakhir (2011-2018). Telah terjadi 2.973 kasus konflik agraria yang menyebabkan 106 orang meninggal, 841 orang luka-luka dan 1.691 orang ditahan, umumnya akibat kekerasan aparat negara dan preman bayaran. Konflik agraria antara warga dengan perusahaan swasta dan pemerintah, didominasi konflik di sektor perkebunan, infrastruktur, properti, kehutanan dan pertambangan.

Kebijakan pertanahan seharusnya berperan krusial dalam konflik agraria ini, dengan menyediakan aset kolektif bagi masyarakat. Menjaga rasa keadilan publik, meredistribusi tanah produktif sekaligus melindungi lingkungan hidup.”, Ungkap pimpinan lembaga Think Thank Dompet Dhuafa tersebut.(PWR)

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Comments

0 comments

Press Release pemaparan hasil Riset #IDEAStalk Oktober 2019. ‘Tanah Untuk Rakyat, Utopia Reformasi Agraria’ (Bagian-2 habis)

Kolaborasi Goes To School, Penyuluh Agama, Sat Binmas Polsek Dan Tim Dokter Puskesmas Kebayoran Lama Jakarta Selatan