in

Kedudukan dan Fungsi Maqashid Syari'ah

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAQASHID SYARIAH

(Oleh : Muhammad Abdul Aziz)

Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat ini bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur’an, hadis, ijma dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syari. Mashlahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu’ yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah furu dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di dunia dan akhiratnya.

Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum furu’ yang bersumber kepada dalil-dalil syariah adalah furu’.

Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-Qur’an, hadis, ijma ataupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, maka mashlahat menjadi tidak berlaku dan maslahat tersebut tidak berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran. Maslahat tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafsili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syari.

Mashlahat dan maqashid Syariah tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam Bahasa ushul fikih.

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah Swt. dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. agar tidak terjadi – misalnya – sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah. Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid Syariah kaena maqashid Syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

1.Bisa memahami nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara koprehensif.

2.Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid Syariah sebagai salah satu standar (murajjihat).

3.Memahami ma’alat (pertimbangan jangka Panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum.

.

Tiga poin tersebut di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqashid syariah itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan mashlah dan hajat manusia. Dalam bab ekonomi produk-produk hukum itu harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia baik hajat mereka sebagai pembeli, penjual dan lain sebagainya. Di antara praktik-praktik yang bertentangan dengan maqashid syariah adalah praktik hilah ribawial (rekayasa) praktik ribawi yang terlarang. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Standar Syariah AAOIFI: tidak boleh mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan hilah yang dilarang oleh syariat karena bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan hukum).

Nah, bagaimakah bentuk kompetensi Mujtahid dan Mufti?

Seorang faqin atau mujtahid adalah menguasai maqashid syariah, Para ahli ilmu ushul menegaskan, bahwa syarat menjadi ArRisuni menjelaskan:

“Seseorang dikatakan berkompeten mewakili dan mengatasnamakan orang lain adalah ia harus mengetahui maksud dan tujuan perkataan orang lain tersebut. Sedangkan syarat-syarat selam itu adalah syarat-syarat pelengkap. Oleh karena itu, seorang faqih atau mujtahid yang berfatwa atas n.ama Allah Swt., pertama-pertama harus mengetahui dengan benar nujuarn Allah Swt. Ia juga harus mengetahui tujuan Allah Swt. dalam masalah yang menjadi objek jtihad tersebut“

 Kemampuan mujtahid mengetahui maqashid ini menjadi keniscayaan agar fatwa yang dikeluarkannya itu sesuai dengan rujuan Allah Swt. dalam mensyariatkan hukum tersebut. Oleh karena itu, seorang mufti tidak boleh menafsirkan nash yang tidak sesuai dengan kehendak dan’ tujuan Allah Swt. dengan memaksakan penafsiran (takalluf) dalam nash tersebut supaya tidak terjadi.

Salah satu contohnya masalah yang termasuk Kategori dharuriyat (kebutuhan primer) kemudian dihukumi oleh mujtahid menjadi perbuatan sunnah (istishab) atau sebaliknya masalah yang termasuk kategori tahsinat (kebutuhan pelengkap kemudian dihukumi oleh mujtahid menjadi wajib. Kompetensi Mujtahid dan Maqashid Syariah Seseorang dikatakan berkompeten mewakili dan mengatas namakan orang lain adalah sebab ia harus mengetahui maksud dan tujuan perkataan orang lain tersebut.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Comments

0 comments

Rukun Islam dan Keterkaitannya dengan Akhlak

Berbisnis di Tengah Pandemi Corona, Apa Bisa? Oleh Jamilah, Maha