in

kerenkeren sukasuka

Peran PK Bapas Dalam PB Bagi ABH

Oleh: CANDRA, S.H.
PK Muda Bapas Kelas I Palembang

Linkkan.com – Pembebasan Bersyarat atau PB, menjadi sebuah program re-integrasi dan hak yang melekat bagi narapidana. Begitu pula PB bagi ABH, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) sangat penting guna mengawasi pelaksanaan PB bagi ABH.

Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana oleh anak, seolah-olah bahwa kejahatan atau tindakan melawan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat usia.

Kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, yang dimana layaknya dilakukan oleh orang dewasa. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dari segi ekonomi, sosial maupun keluarga dan belum sepenunya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Batasan umur anak tergolong sangat penting apalagi dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum.

Sistem pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam mengembalikan seorang klien anak maupun dewasa menjadi manusia yang utuh dan tidak mengulangi pelanggaran hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Bab 1 Ketentuan Hukum. Pasal 2 sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan atas: Perlindungan, Keadilan, Kepentingan terbaik anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proposional, Perampasan Kemerdekaan dan pembindaan sebagai upaya terakhir, Pengindaran pembalasan.

Pelaksanaan pembinaan di dalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu prantara untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 13 UU No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat menyatakan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan termasuk didalamnya pembebasan bersyarat.

Selain itu, pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas diantaranya : Melakukan penelitian kemasyarakatan, Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien Pemasyarakatan, Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu, Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan, Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua,wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selain memiliki tugas juga memiliki kewajiban antara lain, Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan, Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya, Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak yang sedang berproses di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan, Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala BAPAS.

Pembebasan Bersyarat (PB) adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan bagi yang umurnya saat menjalani masa pidana sudah 18 tahun,  1/2 (satu per dua) bagi anak yang menjalani masa pidanya masih berumur dibawah 18 tahun. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian peradilan pidana indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Syarat penyusunan rekomendasi pembebasan bersyarat (PB), yakni :

  1. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap asimilasi dan hasil litmas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
  2. Warga Binaan Pemasyarakatan secara nyata telah menunjukan perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku atau kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
  3. Warga Binaan Pemasyarakatan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari cukup.
  4. Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.
  5. Kesedian Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
  6. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar,dibuktikan dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah / kepala Desa  setempat, KTP dan atau identitas kependudukan yang sah.
  7. Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
  8. Surat pernyataan dari pinjaman atau penanggung jawab Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditanda tangani diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
  9. Kesanggupan klien mematuhi syarat-syarat khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat di katakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di BAPAS. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan bertujuan

untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, bertanggung jawab agar tidak mengulangi kejahatan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berada dinaungan BAPAS tidak kalah pentingnya dengan instansi lainnya seperti pihak kepolisian, penyidik, pengadilan dan terkait lainnya apalagi terhadap anak yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Peran pembimbing kemasyarakatan diantaranya membantu memperkuat motivasi klien, memberikan informasi kepada klien untuk membantu situasi yang ada pada diri klien, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan bantuan guna klien memahami situasi pembimbing kemasyarakatan, membantu membimbing tingkah laku klien, hal-hal inilah yang diharapkan dapat menghasilkan hasil terbaik dari terbaik untuk klien sendiri sehingga dikemudian hari klien merasa takut dan tidak lagi untuk melakukan atau terlibat dalam masalah hukum. (Opn)

Semua Isi Pada Rubrik Opini Menjadi Tanggungjawab Penulis

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Comments

0 comments

Penerbangan Ke Arab Saudi Kembali Ditangguhkan, Iqbal Muslich Berikan Tanggapan

Sah, Alumni Pertama Wakil Bupati, Iqbal Muslich: Bassam Punya Jiwa Kepemimpinan