in

Tolak Pindah Ibukota, GEMA KEADILAN: PERPINDAHAN IKN NO!

Linkkan.com – Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada pimpinan DPR. RUU IKN tersebut terdiri atas 34 pasal dan 9 bab yang berisi visi ibu kota negara, pengorganisasian, penggunaan lahan, hingga pembiayaan.

Indra Kusumah Ketua Gema Keadilan

Presiden GEMA Keadilan, Dr Indra Kusumah, merespon Surpres tersebut dan menyatakan menolak perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. “Jakarta memiliki kekhususan sebagai ibu kota disebabkan faktor kesejarahan yang tidak boleh dilupakan sebagaimana daerah lain yang memiliki kekhususan atau keistimewaan seperti Aceh, Yogyakarta dan Papua.”

“Jakarta seperti sekarang ini karena ia menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Idealnya terpisah. Namun opsinya kan tidak hanya pusat pemerintahan yang dipindah, justru lebih tepat Jakarta sebagai pusat bisnisnya yang dipecah. Pemerintah lebih baik membuat peraturan seperti kewajiban kantor pusat bisnis wajib di daerah beroperasi terbanyak. Jika pabrik terbesarnya di Bengkulu misalkan, maka kantor pusatnya harusnya di Bengkulu juga”, demikian pernyataan Indra saat pelantikan DPW GEMA Keadilan Bengkulu hari sabtu 30 Oktober 2021 bertempat di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu.

Indra menyatakan bahwa saat ini banyak perusahaan yang pabriknya beroperasi di provinsi lain tapi kantor pusat di Jakarta sehingga pajaknya ke Jakarta dan daerah tempat beroperasi kurang mendapatkan manfaat. “Jika berorientasi pemerataan, maka kewajiban kantor pusat berlokasi di daerah operasi terbanyak akan lebih berdampak pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia sekaligus mengurangi kepadatan penduduk DKI Jakarta.”

Indra membantah alasan ibu kota negara harus dipindah karena Jakarta sudah tidak layak. “Jakarta terus berbenah. Kemacetan sudah berkurang dibanding dulu. Titik banjir semakin berkurang. Jika ditata dan dikelola dengan benar, Jakarta semakin nyaman. Tidak pantas dicabut kekhususannya sebagai daerah khusus ibu kota.”, jelas Indra.

Presiden GEMA Keadilan ini menyampaikan opsi terkait Penajam Paser yang diproyeksikan sebagai calon ibu kota negara. “Penajam Paser layak untuk dibangun tapi lebih baik diarahkan sebagai pusat ekonomi baru di Kalimantan daripada sebagai Ibu Kota Negara, itu akan lebih berdampak secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di sana.”

“Dulu ada upaya mencabut keistimewaan Yogyakarta dengan Gubernur yang akan dipilih langsung. Alhamdulillah ditolak publik. Kini ada upaya mencabut kekhususan Jakarta yang bersejarah sebagai tempat proklamasi dan banyak momentum bersejarah lainnya. Pencabutan kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota layak kita tolak juga. Oleh karena itu kami menuntut DPR menolak pembahasan RUU IKN”, Pungkas Indra Kusumah.(Rls)

Tinggalkan Balasan

Loading…

0

Comments

0 comments

120 Kader Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu Ikuti Diklat Utama, Langsung Dihadiri Pimpinan Nasional

Kolaborasi Bangun Bengkulu, PKS Buka Pendaftaran Online Caleg 2024 Untuk Masyarakat Umum